Penataan Kepegawaian Jangan Timbulkan Masalah Baru

Kementerian PAN dan RB tengah memetakan instansi pemerintah yang kelebihan pegawai dan kekurangan pegawai, termasuk daerah yang anggaran belanja pegawai sampai 70% dari APBD. “Kita ingin menyelesaikan masalah ini, tanpa menimbulkan masalah baru”, ujar Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Tasdik Kinanto kepada wartawan, Selasa (12/7).
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi isu tentang wacara moratorium bagi PNS, seperti dilansir sejumlah media dalam beberapa hari terakhir. Dikatakan, Kementerian PAN-RB melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. “Kita sedang melakukan kajian berapa kebutuhan pegawai negeri sipil yang sebenarnya, jumlah PNS saat ini, dan bagaimana kondisi riil di lapangan. Semua itu dikaitkan dengan kemampuan anggaran belanja yang tersedia, sehinga sampai pada keputusan yang terbaik,” tambahnya usai mendampingi Menpan-RB EE Mangindaan dalam Raker dengan Komisi II DPR RI.
Dijelaskan, dilihat dari segi jumlah dan luas wilayah, PNS Indonesia masih moderat karena rationya masih 1,98 %, sedangkan Malaysia 2,7, Brunei Darussalam bahkan mencapai 13 %, dari jumlah penduduk. Tetapi kalau dinilai dari kualitas dan profesionalitasnya, PNS kita memang harus dibenahi. Selain itu, distribusinya dirasakan tidak seimbang, karena saat ini hampir 60% PNS ada di Jawa. “Ini yang harus ditata,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan soal moratorium, Tasdik menjelaskan bahwa hal itu bukan berarti tidak ada penerimaan CPNS sama sekali, tetapi pelaksanaannya akan lebih selektif. “Kita sangat hati-hati karena menyangkut manusia, kajiannya harus komprehensif dan mendalam,” ujarnya.
Ditambahkan, hal itu dimungkinkan bagi instansi tertentu, tetapi masih banyak instansi yang membutuhkan. Dicontohkan, Kementerian Hukum dan HAM yang masih membutuhkan tenaga LAPAS, atau calon pegawai yang sudah terikat dengan pendidikan kedinasan.
Sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi, ke depan Kementerian PAN dan RB ingin menata PNS sehingga betul-betul sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk melayani masyarakat. “Dari hasil kajian, mungkin kita tidak perlu menambah pegawai tapi distribusinya yang kita atur,” ucapnya.
Menyangkut pelaksanaan pensiun dini, Tasdik mengatakan bisa melalui ketetapan oleh instansi bisa juga dari pegawai sendiri yang mengajukan. Namun, yang jelas tidak ada tekanan dari pemerintah untuk memaksa pegawai harus pensiun.
Menyinggung tentang masih adanya aduan dari masyarakat terhadap kecurangan dalam penerimaan CPNS, Kementerian PAN dan RB sangat berterima kasih kalau masyarakattnya mengadu dengan bukti, data dan fakta yang kongkret. “Kalau memang benar, kami akan meninindak lanjuti,” tegas Tasdik.
Dijelaskan, dalam penerimaan CPNS, kebijakannya sudah jelas, yakni harus bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, dengan sistem komputerisasi, dan dari awal dalam memberikan formasi kita sudah dikendalikan seperti persyaratan sangat ketat.
Kontrol yang dilakukan oleh Kementerian PAN terhadap penambahan pegawai antara lain dengan mengetatkan rekuruitmen CPNS. “Kita kaji betul perbandingan dengan jumlah penduduk yang dilayani, bagaimana pegawai yang sudah ada sekarang ini. Kita analisis betul, berdasarkan data yang kita miliki dengan formula yang sudah baku, dan kita melihat kemampuan keuangan negara,” ujarnya.
Menginggung rencana penghapusan 4 lembaga non structural (LNS), dan 11 yang dialihkan fungsinya, Tasdik mengatakan bahwa PNS-nya akan dikembalikan ke induknya masing-masing. Untuk yang bukan PNS sedang dipikirkan bersama, dan akan dilakukan dalam tahun 2011 ini.

sumber: http://www.menpan.go.id/index.php/berita-index/644-penataan-kepegawaian-jangan-timbulkan-masalah-baru

Kebutuhan PNS Daerah Segera Dihitung

Wacana perlunya dihentikan sementara alias moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) direspon serius oleh pemerintah pusat. Kemarin sore (7/7), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggelar rapat bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta.

Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, menjelaskan, rapat membahas masalah wacana moratorium penerimaan CPNS yang terus berkembang.  "Rapat juga membahas formasi CPNS. Hanya saja, itu kewenangan kemenpan-RB dan BKN," terang Diah sebelum berangkat menghadiri rapat.

Kewenangan kemendagri, kata Diah, adalah menghitung berapa idealnya kebutuhan PNS di daerah. Tentunya, hasil penghitungan itu nantinya dipakai sebagai acuan menetapkan formasi CPNS di daerah. "Kita akan evaluasi, kita hitung, berapa kebutuhan pemda sebenarnya. Ini penting agar pemda tidak asal mengusulkan formasi," terang Diah.

Diah menjelaskan, cara menghitung jumlah ideal kebutuhan CPNS di daerah, bisa juga dilihat dari jumlah PNS yang pensiun. "Misal ada yang pensiun, apa iya lantas pemda harus merekrut? Itu semua nanti dianalisis, termasuk kualifikasinya, latar belakang pendidikannya apa," papar mantan pejabat di Pemprov Jateng itu.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto menjelaskan, BKN yang akan memberikan pertimbangan ke Kemenpan-RB terkait dengan formasi CPNS masing-masing daerah.

setidaknya ada empat indikator yang dijadikan pertimbangan penetapan formasi CPNS.
1. Kebijakan negara terkait anggaran yang sudah dialokasikan, dalam hal ini oleh kemenkeu.

2. Kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat juga menjadi pertimbangan. Untuk saat ini, yang   dianggap masih sangat dibutuhkan adalah CPNS tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

3. Akan dilihat rasio jumlah PNS dengan jumlah masyarakat yang dilayani di masing-masing daerah.

4. Alokasi APBD daerah tersebut yang dipergunakan untuk belanja pegawai. Jika APBD-nya sudah di atas 40 persen untuk belanja pegawai, maka usulan formasi CPNS dalam jumlah besar akan sulit disetujui. 

Download Sambutan Menteri Negara PAN dan RB

sumber: http://www.jpnn.com/read/2011/07/08/97443/Kebutuhan-PNS-Daerah-Segera-Dihitung

Waspadai Surat dan Website Palsu terkait tindak lanjut hasil pendataan tenaga Honorer

Waspadai informasi yang keliru mengenai tindak lanjut pendataan tenaga honorer beredar melalui surat dan website tidak resmi, saat ini website BKDD Ciamis masih dalam perancangan, sesuai tupoksi dan berdasar pada UU No.14 tahun 2008 bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Kami dari Bidang Data dan Informasi Pegawai BKDD Kab. Ciamis, mempergunakan sarana Blog ini untuk penyelenggaraan informasi yang terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan Kepegawaian di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ciamis.(waw-indata)

bkdd-ciamis.co.cc 

Pensiun Arsiparis Diperpanjang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) akan memperpanjang usia pensiun pegawai arsiparis. Kebijakan ini menyusul minimnya pegawai yang mengurusi soal kearsipan.

foto: indata bkdd

Menteri PAN dan RB EE Mangindaan mengatakan, pihaknya memang mengusulkan kenaikan bagi pegawai fungsional arsiparis. ”Diusulkan karena kita kekurangan sekali pegawai itu, sudah kita konsepkan untuk diperpanjang masa pensiunnya,” katanya. Dia mengakui, selama ini minat pegawai yang bekerja pada bagian kearsipan masih kurang.

Karena ada kesan bahwa arsip merupakan pekerjaan yang kurang penting. ”Belum banyak peminat, imej orang seolah di arsip itu tidak penting, bahkan orangnya pun seperti orang dibuang, makanya akan kita perpanjang,” jelasnya

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/410041/44/

Remunerasi Tinggi, 124 Daerah Terancam Bangkrut

JAKARTA - Program remunerasi yang dihembuskan pemerintah dalam misi reformasi birokrasi nampaknya menjadi bumerang. Kenaikan belanja pegawai negeri yang terjadi di beberapa kurun waktu, nampaknya kini mulai membebani anggaran di daerah. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat, sebanyak 124 daerah menggunakan lebih dari 50 persen anggaran daerahnya hanya untuk belanja pegawai. "Tingginya belanja pegawai ini membuat daerah terancam kebangkrutan," kata Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal FITRA dalam keterangan di Jakarta, Minggu (3/6).

Berdasarkan data yang dihimpun FITRA, terdapat 124 daerah yang belanja pegawainya mencapai angka 60 persen keatas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011. Jika dipersempit lagi, kata Yuna, sebanyak 16 daerah ternyata menganggarkan belanja pegawai mencapai 70 persen lebih. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menduduki peringkat tertinggi dengan belanja daerah mencapai 83 persen.
"
Pelayanan publik tidak optimal, karena mayoritas belanja daerah hanya untuk ongkos tukang," kata Yuna. Jika hal itu berlarut-larut, ujar Yuna, daerah yang belanja pegawainya lebih tinggi terancam kebangkrutan. "2-3 tahun lagi, pendapatan daerah itu bisa terancam," prediksinya.

Secara umum, porsi rata-rata daerah menganggarkan belanja pegawai telah naik. Pada tahun 2007, rata-rata belanja pegawai mencakup 44 persen anggaran. Di tahun 2010, rata-rata belanja pegawai itu meningkat menjadi 55 persen. Ironisnya, belanja modal atau penambahan inventaris aset tetap yang rata-rata jumlahnya 24 persen pada tahun 2007, kini turun menjadi 15 persen pada tahun 2010.
Menurut Yuna, fenomena ini terjadi disebabkan kebijakan pemerintah dalam mengemas reformasi birokrasi melalui remunerasi. Setidaknya dalam empat atau lima tahun terakhir, rekrutmen PNS terus menerus dilakukan tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran. Ada pula sejumlah kebijakan yang berimplikasi pada beban belanja pegawai, seperti pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.
Di level yang lebih tunggi, reformasi birokrasi dengan metode itu telah terbukti tidak mengurangi perilaku korupsi. "Kenaikan gaji sebesar 5-10 persen mulai tahun 2007 turut berkontribusi dalam beban belanja pegawai," sorotnya.
Menurut Yuna, harus ada solusi untuk mengantisipasi ancaman kebangkrutan yang dialami daerah. Tidak hanya dengan pensiun dini, harus ada kebijakan dana perimbangan kepada daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja pegawainya. "Daerah yang mampu merampingkan birokrasi dan meningkatkan pendapat harus mendapat insentif," jelas dia.
Selain itu, melakukan depolitisasi birokrasi. Kepala daerah sebagai pembina PNS daerah harus menghilangkan politisasi, yakni janji-janji menambah berbagai tunjangan demi kepentingan politik lima tahunan. "Perlu juga menyusun kembali rasio jumlah pegawai berdasar kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah," tandasnya.
Dari 16 daerah yang berada di posisi teratas APBD paling tidak pro rakyat, 7 di antaranya dipimpin oleh kepala daerah yang diusung PDIP. Yakni, Klaten, Pemalang, Kulon Progo, Bantul, Kuningan, Kota Karanganyar, termasuk Lumajang yang menjadi "top scorer" APBD paling tidak pro rakyat.

*16 kab/Kota Dengan Belanja Pegawai 70 persen Ke Atas
 
No    Kabupaten/Kota             Porsi Belanja Pegawai
  1     Kota Tasikmalaya                       70 persen
  2     Kab. Klaten                                  70 persen
  3     Kota Bitung                                 70 persen
  4     Kota Padang Sidempuan           70 persen
  5     Kab. Sragen                                 70 persen
  6     Kab. Purworejo                           70 persen
  7     Kab. Pemalang                            70 persen
  8     Kab. Kulon Progo                       71 persen
  9     Kab. Bantul                                  71 persen
10     Kab. Kuningan                            71 persen
11     Kota Palu                                     71 persen
12     Kab. Simalungun                        72 persen
13     Kab. Agam                                  72 persen
14     Kota Ambon                               73 persen
15     Kab. Karanganyar                      75 persen
16     Kab. Lumajang                           83 persen

*Sumber: Seknas FITRA, Diolah dari APBD 2011 DJPK, Kemkeu.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2011/07/04/97012/Remunerasi-Tinggi,-124-Daerah-Terancam-Bangkrut

Daftar Nama Calon Praja IPDN 2011/2012 yang lulus seleksi Test Psikologi dari Kab. Ciamis

Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Lebih dari 200 orang pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemda Kabupaten Ciamis mengikuti sosialisasi Narkotika dan Obat terlarang yang di selenggarakan oleh BNK Ciamis hadir dalam acara tersebut Deni Herdiana, MSi. Kepala Badan Narkotika Propinsi Jawa Barat

Acara yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Ciamis di hadiri juga oleh Wakil Bupati Ciamis H. Iing Syam Arifin selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten Ciamis dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ciamis Agus Winarman, SH sekaligus membuka acara tersebut.

H. Iing Syam Arifin dalam sambutannya mengatakan merasa bangga dengan keterlibatan para pejabat eselon yang hadir, dirinya berharap agar upaya memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba disampaikan lebih lanjut kepada setiap pegawai negeri sipil khususnya pada setiap SOPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis serta di lingkungan masyarakat dan keluarga ungkapnya. Acara sosialisai di lanjutkan dengan pemeriksaan urine terhadap peserta yang hadir.(wawa)